Puan Maharani Dorong Reformasi Sistem Peradilan Usai Kenaikan Gaji Hakim
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik rencana kenaikan gaji hakim, tetapi menegaskan bahwa hal itu harus diikuti dengan reformasi menyeluruh sistem peradilan. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Kamis (18/7/2024).
Poin-Poin Penting
✔ Kenaikan gji hakim (rencana 2025):
-
Rata-rata 30% untuk semua jenjang
-
Tunjangan kinerja berbasis evaluasi
✔ Tuntutan reformasi:
-
Transparansi putusan pengadilan
-
Penguatan sistem pengawasan internal
-
Digitalisasi proses peradilan
-
Peningkatan kesejahteraan pegawai pengadilan
“Keadilan tidak boleh jadi komoditas. Kenaikan gaji harus sejalan dengan peningkatan akuntabilitas,” tegas Puan.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta Komitmen Wujudkan Ekosistem Kampung untungkan Perusahaan & Masyarakat
Data Pendukung
📌 Indeks Persepsi Korupsi sektor peradilan: 45 (skala 100)
📌 Keluhan masyarakat ke KY (2023): 2.145 laporan
📌 Rata-rata gaji hakim saat ini: Rp 15-35 juta/bulan
Respons MA & KY
Ketua MA Prof. Dr. Hatta Ali:
“Kami sedang menyiapkan platform digital untuk transparansi putusan.”
Ketua KY Prof. Amzulian Rifai:
“Sistem assessment hakim akan diperketat mulai 2025.”
Rencana Aksi 2025
-
E-court system di 100% pengadilan
-
Pelatihan etik berkala untuk hakim
-
Hotline pengaduan terintegrasi
⚖️ Daftar Prioritas Reformasi:
-
Percepatan penanganan perkara
-
Standarisasi putusan
-
Pencegahan mafia peradilan
Puan menegaskan, “Reformasi peradilan adalah harga mati.” Masyarakat pun berharap kenaikan gaji ini benar-benar menjadi momentum perbaikan sistem hukum Indonesia.
#ReformasiPeradilan #PuanMaharani #HukumUntukRakyat
