Pekalongan – Anggota DPRD, Tuti Turimayanti, menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal merupakan salah satu kunci utama untuk menjawab berbagai kebutuhan pelayanan publik di daerah. Menurutnya, tanpa pengelolaan dan peningkatan PAD yang maksimal, pemerintah daerah akan kesulitan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
Dalam sesi wawancara usai menghadiri rapat kerja bersama jajaran eksekutif, Tuti menjelaskan bahwa PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan fondasi yang menopang keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan.
“PAD yang kuat memberi ruang gerak bagi daerah untuk mandiri secara fiskal. Artinya, kita tidak selalu bergantung pada transfer dari pusat, dan bisa lebih fleksibel menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.
Dorongan Penguatan Sektor Potensial
Tuti mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menggali potensi sektor-sektor yang dapat meningkatkan PAD, seperti pariwisata, retribusi daerah, optimalisasi aset, hingga pengelolaan BUMD. Menurutnya, banyak sumber pendapatan yang belum tergarap optimal akibat keterbatasan data, regulasi, maupun strategi pemasaran.
“Kita punya potensi besar, tapi kalau tidak dikelola secara profesional dan transparan, peluang itu akan hilang. Diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Baca juga: Ono Surono Soroti Kemiskinan dan Tambang di Daerah Rawan Pangan Argasunya, Kota Cirebon
Keterkaitan PAD dan Pelayanan Publik
Ia mencontohkan, peningkatan PAD akan langsung berdampak pada ketersediaan anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan dana yang memadai, program-program seperti perbaikan jalan, pengadaan fasilitas kesehatan, serta bantuan sosial bisa berjalan lebih cepat dan merata.
“Masyarakat tentu ingin pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Itu semua butuh biaya. PAD yang optimal akan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” jelas Tuti.
Transparansi dan Akuntabilitas
Selain menggenjot pendapatan, Tuti juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan PAD. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak profesional justru bisa menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kuncinya bukan hanya mengumpulkan PAD, tapi juga memastikan setiap rupiah digunakan dengan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata,” tandasnya.
Harapan untuk Masa Depan Daerah
Menutup pernyataannya, Tuti berharap semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, turut berperan dalam mendorong pertumbuhan PAD. Partisipasi aktif warga, misalnya melalui kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi, akan menjadi penopang keberhasilan program pembangunan.
“Kalau PAD optimal dan dikelola dengan baik, maka pelayanan publik akan lebih cepat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.
