Selly Adriani Gantina Soroti Urgensi Transparansi dan Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji
Jakarta — Anggota DPR RI Selly Adriani Gantina menyoroti pentingnya penguatan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disampaikan Selly dalam salah satu rapat kerja bersama Kementerian Agama dan mitra kerja terkait di Senayan, Selasa (9/7/2025), menyusul beragam laporan masyarakat tentang pelayanan haji tahun ini.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang sakral dan penuh pengorbanan, sehingga pemerintah wajib memastikan setiap jamaah mendapatkan pelayanan terbaik, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan.
“Kita bicara soal pelayanan yang menyangkut martabat ibadah umat. Jadi transparansi anggaran, logistik, hingga pengelolaan kuota harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan tanpa celah manipulasi,” ujar Selly.
Perkuat Akuntabilitas, Bukan Sekadar Formalitas
Menurut Selly, pemerintah—khususnya Kementerian Agama—harus menjadikan penyelenggaraan haji sebagai contoh akuntabilitas publik. Ia mendorong agar setiap proses, mulai dari pendaftaran, penetapan kloter, hingga distribusi layanan di Arab Saudi dapat diakses secara transparan oleh publik.
“Sudah waktunya kita memanfaatkan sistem digitalisasi yang ada untuk membuka ruang pemantauan publik. Jangan sampai keluhan soal keterlambatan katering atau akomodasi muncul setiap tahun,” tegasnya.
Baca juga: Ananda Moeis Serahkan Bantuan 26 Motor Sampah Untuk 16 Kelurahan di Samarinda
Evaluasi Menyeluruh: Dari Sistem ke SDM
Selly juga meminta agar evaluasi pasca-haji dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh kompetensi petugas haji, kesiapan logistik, dan kerja sama dengan penyedia layanan di Arab Saudi.
Ia menilai bahwa SDM petugas haji harus benar-benar dipersiapkan, baik secara administratif maupun secara mental dan spiritual, mengingat mereka menjadi tumpuan informasi dan solusi bagi jamaah di lapangan.
“Petugas bukan hanya pelayan teknis, tapi juga penunjuk jalan ibadah. Kita tidak ingin ada petugas yang gagap atau kurang tanggap ketika jamaah butuh bantuan,” katanya.
Sorotan Publik Jangan Diabaikan
Lebih jauh, Selly mengingatkan pemerintah agar menjadikan kritik dan aspirasi dari masyarakat sebagai bahan perbaikan berkelanjutan, bukan sesuatu yang defensif.
“Setiap tahun ada ribuan cerita—baik positif maupun keluhan. Pemerintah tidak boleh menutup telinga. Kita semua punya tanggung jawab moral dalam memastikan pelayanan haji semakin baik dari tahun ke tahun,” tutup Selly.
