Jokowi Bicara Hak Prerogatif Presiden: Dari Abolisi Tom Lembong Hingga Amnesti Hasto Kristiyanto
Berita Surakarta- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai sejumlah isu politik terkini, kebijakan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar partainya mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga : Junico Siahaan: Amnesti Untuk Hasto Bukti Nyata Kebenaran Akan Selalu Menemukan Jalannya
Pernyataan Jokowi ini disampaikan saat ia ditemui awak media di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan pandangannya secara terbuka mengenai kebijakan yang diambil oleh penerusnya di Istana Merdeka.
Abolisi Tom Lembong & Amnesti Hasto: Hak Prerogatif Presiden
Jokowi menegaskan bahwa keputusan Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif presiden yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Itu adalah hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi kita kepada presiden,” ujar Jokowi.
Ia meyakini bahwa Prabowo telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan tersebut, termasuk dari sisi hukum, politik, dan dampak sosial.
“Saya kira, semua sudah melalui pertimbangan yang matang—baik dari segi hukum, sosial, maupun politik. Presiden pasti sudah menghitung semuanya dengan cermat,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah keputusan ini akan memengaruhi hubungannya dengan Prabowo, Jokowi memilih tidak menjawab secara langsung. Alih-alih, ia bercerita tentang momen kebersamaan mereka, termasuk makan bakmi bersama di warung Mbah Citro hingga larut malam.
“Baru saja beliau ke rumah saya, kita ngebakmi bareng sampai jam 12 malam,” ucapnya sambil tersenyum.
Jokowi Bantah Bahas Abolisi & Amnesti Saat Bertemu Prabowo
Sebelumnya, beredar kabar bahwa Jokowi dan Prabowo membahas pemberian abolisi dan amnesti saat bertemu di sebuah warung mi di Solo. Namun, Jokowi membantah hal tersebut.
“Nggak ada (pembicaraan soal abolisi dan amnesti). Bicaranya cuma soal PSI (Partai Solidaritas Indonesia),” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menghentikan spekulasi bahwa ada komunikasi intensif antara Jokowi dan Prabowo terkait keputusan politik tersebut.
DPR Setujui Abolisi & Amnesti, Hasto Kristiyanto Termasuk Penerima
Keputusan Prabowo memberikan abolisi dan amnesti telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI melalui rapat konsultasi antara pemerintah dan legislatif. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR memberikan pertimbangan positif atas permintaan presiden.
“Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” kata Dasco.
Selain itu, DPR juga menyetujui amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya telah divonis dalam berbagai kasus.
“Kedua, adalah pemberian persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden tentang amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” jelasnya.
Arahan Megawati untuk Dukung Pemerintahan Prabowo
Selain menanggapi isu abolisi dan amnesti, Jokowi juga menyebutkan arahan Megawati Soekarnoputri agar PDIP mendukung pemerintahan Prabowo. Meski tidak merinci lebih jauh, Jokowi menegaskan bahwa dukungan politik dari partai besar seperti PDIP penting untuk stabilitas pemerintahan.
“Sebagai partai besar, tentu dukungan PDIP sangat berarti. Saya yakin semua keputusan diambil untuk kebaikan bangsa,” ujarnya.
Apa Dampak Kebijakan Ini?
Kebijakan abolisi dan amnesti ini menuai beragam tanggapan dari publik. Sebagian melihatnya sebagai langkah rekonsiliasi politik, sementara yang lain mempertanyakan aspek keadilan hukum. Namun, Jokowi menekankan bahwa hak prerogatif presiden harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme konstitusional.
“Kita harus percaya bahwa presiden memiliki pertimbangan yang matang. Baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial,” pungkasnya.
Dengan keputusan ini, Prabowo menunjukkan sinyal kuat tentang arah kebijakannya di awal masa pemerintahan. Sementara itu, Jokowi tetap menjaga komunikasi politik yang baik, meski sudah tidak lagi menjabat.
