Surakarta — Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, kembali mengeluarkan pernyataan tajam yang menyentil praktik penempatan komisaris di sejumlah perusahaan negara. Ia menilai, jabatan komisaris saat ini lebih banyak dijadikan alat politik untuk menambah kekayaan pribadi, bukan untuk mengawasi kinerja perusahaan secara profesional.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Darmadi secara terang-terangan menyebut banyak jabatan komisaris diisi bukan berdasarkan kompetensi atau pengalaman di bidang korporasi, melainkan karena kedekatan politik dan “balas budi.”
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak komisaris yang tidak paham betul soal dunia usaha atau model bisnis perusahaan yang mereka awasi. Tapi mereka tetap duduk di sana, hanya untuk dapat gaji dan fasilitas besar,” tegas anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Gaji dan Fasilitas Fantastis, Kinerja Dipertanyakan
Darmadi menyayangkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil, justru praktik semacam ini masih terus berlangsung. Ia menyoroti bahwa honorarium komisaris di BUMN bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan, fasilitas mobil dinas, hingga bonus tahunan.
“Yang menyakitkan, saat perusahaan merugi, tetap saja komisaris dan direksi menerima bonus. Ini kan logika yang terbalik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peran komisaris seharusnya menjadi fungsi pengawasan independen terhadap direksi, bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan gaji besar.
Soroti Masalah Etika dan Tata Kelola BUMN
Selain mengkritik aspek finansial, Darmadi juga mengangkat isu tata kelola perusahaan dan etika jabatan publik. Menurutnya, jabatan komisaris harus dikembalikan ke marwahnya sebagai posisi profesional yang mengedepankan integritas dan kapabilitas.
Baca juga: Deddy Sitorus Kembali Jadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDI Perjuangan
“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal moral dan kepercayaan publik. Kalau terus seperti ini, masyarakat makin sinis terhadap BUMN yang seharusnya menjadi mesin pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen komisaris, termasuk membuka rekam jejak dan latar belakang kandidat sebelum diangkat.
Desakan Reformasi Penempatan Jabatan Komisaris
Darmadi mendesak Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir agar melakukan reformasi serius dalam penempatan komisaris, dengan mempertimbangkan aspek meritokrasi, profesionalitas, dan bebas dari konflik kepentingan.
“Kalau memang komisaris hanya duduk diam, tidak bekerja, dan tidak paham substansi, lebih baik hapuskan saja jabatan itu. Jangan jadi beban negara,” pungkas Darmadi.
Reaksi Publik: Dukungan dan Sorotan Terhadap BUMN
Pernyataan Darmadi langsung mengundang reaksi dari publik, terutama di media sosial. Banyak warganet menyatakan dukungan terhadap pernyataan tersebut, karena dinilai mewakili kegelisahan masyarakat terhadap pengelolaan BUMN yang dinilai tidak efisien dan sarat kepentingan politik.
Sebagian bahkan menuntut agar daftar komisaris BUMN dan gajinya dipublikasikan secara terbuka, sebagai bagian dari transparansi pengelolaan negara.
