Mufti Anam Kritik Keras Campur Tangan Istri Direksi BUMN: “Ini Gila, Bukan Urusan Rumah Tangga!”
Jakarta – Mufti Anam, pengamat ekonomi dan mantan komisaris BUMN, menyoroti praktik campur tangan istri para direksi BUMN dalam pengelolaan perusahaan. Dalam pernyataan kerasnya, ia menyebut hal tersebut sebagai tindakan tidak profesional dan berbahaya bagi tata kelola BUMN.
Apa yang Disinggung Mufti Anam?
🔍 Fenomena yang Dikritik:
-
Istri direksi ikut menentukan kebijakan operasional perusahaan.
-
Pengaruh dalam penunjukan vendor atau proyek tanpa dasar kompetensi.
-
Intervensi dalam keputusan SDM, seperti mutasi atau promosi karyawan.
Dampak Negatif yang Ditimbulkan
⚠ Risiko Korporasi:
-
Konflik kepentingan (nepotisme, kolusi).
-
Penurunan kinerja BUMN karena keputusan tidak objektif.
-
Merosotnya kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN.
⚠ Masalah Hukum:
-
Pelanggaran UU Perseroan & UU BUMN tentang tata kelola yang profesional.
-
Potensi tindak pidana korupsi jika ada penyalahgunaan wewenang.
Respons Kementerian BUMN
✔ Erick Thohir (Menteri BUMN) sebelumnya telah melarang keras praktik keluargaisme di BUMN.
✔ Aturan tegas sudah diterbitkan, termasuk kode etik direksi.
✔ Sanksi tegas akan diberikan jika terbukti ada pelanggaran.
Baca juga: Puan Harap Kenaikan Gaji Hakim Jadi Motivasi Reformasi Menyeluruh Sistem Kehakiman
Contoh Kasus yang Pernah Terjadi
📌 Kasus di PT Pertamina (2022): Istri salah satu direktur diduga memengaruhi pemilihan mitra bisnis.
📌 Kasus di PT PLN (2023): Keluarga pejabat terlibat dalam proyek yang bermasalah.
Mengapa Masih Terjadi?
-
Budaya “KKN halus” yang sulit dihilangkan.
-
Lemahnya pengawasan internal di beberapa BUMN.
-
Faktor kolusi elite yang melindungi praktik ini.
Solusi yang Ditawarkan
✅ Audit independen untuk mengungkap intervensi keluarga di BUMN.
✅ Whistleblower system bagi karyawan yang melihat pelanggaran.
✅ Sanksi pidana bagi direksi yang membiarkan keluarga ikut campur.
Pernyataan Tegas Mufti Anam
“Ini bukan urusan rumah tangga! BUMN dikelola dengan uang rakyat, bukan warisan keluarga. Kalau mau ngatur-ngatur, bikin saja perusahaan sendiri!”
#BukanKerajaanKeluarga #ReformasiBUMN
